Ahok: Hampir Tiap Hari Saya Teken Surat Pemecatan PNS

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali merombak pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hari ini, Jumat (29/4/2016), Ahok melantik 151 pejabat eselon III dan eselon IV, serta Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Nasional dan ada 24 pejabat yang didemosi atau diturunkan dari jabatannya.

Dalam kata sambutannya Ahok mengatakan salah satu cara untuk memajukan sebuah negara adalah dengan memaksimalkan kerja para pegawai negeri sipil (PNS).

Ia menilai, hal itu belum terjadi di Indonesia. “Birokrasi kita lamban, terlalu gemuk, terlalu malas. Saya melawan stigma ini,” tandas Ahok.

Ahok menyatakan wajar dia menuntut profesionalitas PNS, karena PNS sudah bergaji besar.

Hal itulah yang membuat Ahok menerapkan sistem yang saat ini berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni sistem yang membuat seorang PNS dituntut harus bekerja maksimal bila tidak ingin ‘ditendang’ dari jabatannya.

Menurut Ahok, sistem yang kini diterapkannya di Pemprov DKI sama dengan yang diterapkan di perusahaan-perusahaan swasta. Dan ia menilai, tidak ada yang salah dengan sistem itu. Terlebih lagi, ia menyatakan para PNS Pemprov DKI kini sudah mendapat gaji yang relatif tinggi.

“Orang bilang cara saya salah. Memang cara yang dulu betul? Kalau betul republik ini udah maju. Tidak kalah sama Malaysia, tidak kalah sama Singapura.”

“Apa yang salah? Siapa yang salah? Salah satunya birokrat. PNS kita lambat, terlalu malas, makanya saya mau melawan untuk mengubah stigma itu,” kata Ahok.

Di Pemprov DKI, Ahok menambahkan, seorang PNS yang tidak memiliki jabatan alias staf sudah mendapat gaji Rp 13 Juta.

“Jadi seorang CPNS yang baru masuk aja udah digaji Rp 13 juta, eselon IV dapat Rp 30 juta, eselon III dapat Rp 40 juta. Kerja mati-matian di bank cuma dapat Rp 4,5 juta lho. Ya, wajar dong saya menuntut PNS bekerja profesional seperti swasta,” kata Ahok.

Ahok menyadari sistem yang dibangunnya tidak disenangi oleh banyak PNS. Selama ini, Ahok dinilai keras dalam menertibkan PNS. Dia menuntut PNS kerja keras dan profesional, tidak seperti era terdahulu yang distigmakan sebagai PNS yang pemalas. Namun, ia menegaskan tidak akan peduli.

“Banyak yang masih ingin mending kayak dulu, gaji kecil tapi sembatannya besar. Saya kira Anda masih tertidur dan bermimpi,” ujar dia.

Menurut Ahok, karena kebijakan yang diterapkannya itulah makanya banyak PNS yang tidak menginginkannya memimpin DKI lagi.

Ahok mengaku sudah mengantongi hasil survei elektabilitas dirinya di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mayoritas PNS tidak memilih Ahok di Pilkada DKI tahun depan.

“Saya tahu, kami punya survei kok hampir seluruh PNS enggak mau memilih saya lagi,” kata Ahok.

Apabila Pilgub diadakan khusus untuk PNS dan keluarganya, kata Ahok, ia dan pasangannya, yaitu Heru Budi Hartono, sudah dipastikan tak terpilih.

“Kalau pemilihan gubernur DKI hanya PNS dan keluarganya yang pilih, saya tidak akan pernah jadi gubernur lagi. Tidak akan pernah.”

Hampir tiap hari teken surat pemecatan PNS

Dalam kesempatan yang sama Ahok juga mengatakan dirinya tidak segan mencopot Pegawai Negeri Sipil apabila ketahuan menerima pungutan liar maupun malas untuk bekerja. Ia mengklaim hampir setiap hari ada saja berkas pengunduran diri pegawai yang di tanda tanganinya.

“Kalau bapak ibu sudah merasa nggak enak atau malas duit sudah banyak ya sudah. Banyak juga rekan-rekan bapak ibu yang mengundurkan diri, saya langsung tanda tangani. Hampir setiap hari, ya Pak Agus Suradika, tanda tangan untuk proses pemberhentian sebagi PNS,” ujar Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku tak akan berpikir panjang bagi PNS yang minta pengunduran diri. Terakhir pejabat di DKI yang mengajukan pengunduran diri yakni, Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi.

“Tanda tangan untuk proses pemberhentian sebagi PNS hampir setiap hari saya tanda tanganin, saya kalau ada orang yang ngundurin diri sangat cepet tanda tanganin,” jelas Ahok.

Ahok juga meminta kepada 151 pejabat yang baru dilantik untuk segera melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Makanya saya minta ke depan anda nggak bisa lagi curi-curi uang. Bapak Ibu harus segera melaporkan LHKPN ini. Yang dari staf naik ke eselon IV, karena yang dari eselon I, II, III, IV wajib lapor LHKPN,” jelas Ahok.

(jurnal politik)